Jakarta - Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Royke Lumowa membuat gebrakan untuk kemacetan di Jakarta. Royke akan mengeluarkan kebijakan membatasi mobil pribadi yang hilir mudik di Jakarta.
"Saya setuju sekali jika mobil pribadi dibatasi," kata Royke kepada wartawan, Juma (12/11/2010).
Royke tidak sependapat jika motor yang dituding sebagai penyumbang kemacetan terbesar di Jakarta. "Semuanya, tidak hanya motor. Mobil pribadi juga membuat macet karena menggunakan kapasitas jalan yang lebih lebar dibanding motor," jelasnya.
Melihat kondisi itu, Royke merencanakan untuk membatasi mobil pribadi yang melintas di jalan khususnya jalur protokol. Menurutnya, ada banyak cara bertindak untuk melakukan pembatasan mobil mulai dari jangka pendek, menengah hingga jangka panjang.
"Saya setuju sekali jika mobil pribadi dibatasi," kata Royke kepada wartawan, Juma (12/11/2010).
Royke tidak sependapat jika motor yang dituding sebagai penyumbang kemacetan terbesar di Jakarta. "Semuanya, tidak hanya motor. Mobil pribadi juga membuat macet karena menggunakan kapasitas jalan yang lebih lebar dibanding motor," jelasnya.
Melihat kondisi itu, Royke merencanakan untuk membatasi mobil pribadi yang melintas di jalan khususnya jalur protokol. Menurutnya, ada banyak cara bertindak untuk melakukan pembatasan mobil mulai dari jangka pendek, menengah hingga jangka panjang.
"Jangka pendeknya dengan menumbuhkan kesadaran moral pengguna mobil. Kalau punya lima, mbok ya dipakai satu saja, gantian, jangan keluar semua," katanya.
Menurutnya, penerapan kebijakan pembatasan mobil untuk jangka pendek, lebih efektif dan tidak memerlukan anggaran. "Lebih hemat, tanpa harus mengeluarkan anggaran lagi," ujarnya.
Sedangkan untuk jangka menengah, banyak cara bertindak yang bisa dilakukan. Misalnya dengan menerapkan sistem ganjil genap.
"Jangka menengah, dengan sistem ganjil-genap. Hari ini, boleh lewat plat ganjil, besoknya plat genap," katanya.
Pembatasan mobil untuk jangka menengah lainnya, yakni dengan sistem Electronic Road Pricing (ERP). Namun, ERP terhambat dengan persoalan lainnya di mana pemerintah harus menyiapkan loket dan hal itu akan membuat antrean sehingga menambah kemacetan.
Namun, menurut Royke, hal itu bisa diatasi dengan menambah alat sensor pada mobil. "Ada yang pake elektrik langsung seperti di Singapura. Pake sensor matic, harus beli alatnya dan dipasang di mobilnya," katanya.
Dengan demikian, ini akan membebani pemilik mobil ketika harus membeli alat sensor tersebut. "Memang itu tujuannya, agar orang tidak masuk sembarangan. Kayak 3 in 1, jadi orang akan berpikir dua kali ketika akan lewat jalur yang dipasangi ERP," katanya.
Penyelesaian untuk jangka panjang, bisa dilakukan dengan menambah fasilitas jalan atau pelebaran jalan. "Tapi itu memerluka anggaran lagi, untuk pembebasan lahan dan lain sebagainya," katanya.
Cara lebih radikal, pengurangan mobil bisa dilakukan dengan membatasi produksi mobil. "Tapi jangka panjang perlu ada perubahan secara makro tentang kebijakan produksi otomotif, itu kebijakan makro, kebijakan pusat," paparnya.
Lebih jauh Royke mengungkapkan, kebijakan apa pun yang akan diterapkan untuk mengurangi penggunaan mobil pribadi, harus mendapat restu dari masyarakat pengguna jalan. Royke menyerahkan kepada masyarakat untuk memberikan saran, kebijakan apa yang cocok untuk membatasi mobil di Jakarta ini.
"Pokoknya, polisi apa yang diinginkan masyarakat, polisi dukung. Yang penting judulnya pembatasan kendaraan," tutupnya.
Menurutnya, penerapan kebijakan pembatasan mobil untuk jangka pendek, lebih efektif dan tidak memerlukan anggaran. "Lebih hemat, tanpa harus mengeluarkan anggaran lagi," ujarnya.
Sedangkan untuk jangka menengah, banyak cara bertindak yang bisa dilakukan. Misalnya dengan menerapkan sistem ganjil genap.
"Jangka menengah, dengan sistem ganjil-genap. Hari ini, boleh lewat plat ganjil, besoknya plat genap," katanya.
Pembatasan mobil untuk jangka menengah lainnya, yakni dengan sistem Electronic Road Pricing (ERP). Namun, ERP terhambat dengan persoalan lainnya di mana pemerintah harus menyiapkan loket dan hal itu akan membuat antrean sehingga menambah kemacetan.
Namun, menurut Royke, hal itu bisa diatasi dengan menambah alat sensor pada mobil. "Ada yang pake elektrik langsung seperti di Singapura. Pake sensor matic, harus beli alatnya dan dipasang di mobilnya," katanya.
Dengan demikian, ini akan membebani pemilik mobil ketika harus membeli alat sensor tersebut. "Memang itu tujuannya, agar orang tidak masuk sembarangan. Kayak 3 in 1, jadi orang akan berpikir dua kali ketika akan lewat jalur yang dipasangi ERP," katanya.
Penyelesaian untuk jangka panjang, bisa dilakukan dengan menambah fasilitas jalan atau pelebaran jalan. "Tapi itu memerluka anggaran lagi, untuk pembebasan lahan dan lain sebagainya," katanya.
Cara lebih radikal, pengurangan mobil bisa dilakukan dengan membatasi produksi mobil. "Tapi jangka panjang perlu ada perubahan secara makro tentang kebijakan produksi otomotif, itu kebijakan makro, kebijakan pusat," paparnya.
Lebih jauh Royke mengungkapkan, kebijakan apa pun yang akan diterapkan untuk mengurangi penggunaan mobil pribadi, harus mendapat restu dari masyarakat pengguna jalan. Royke menyerahkan kepada masyarakat untuk memberikan saran, kebijakan apa yang cocok untuk membatasi mobil di Jakarta ini.
"Pokoknya, polisi apa yang diinginkan masyarakat, polisi dukung. Yang penting judulnya pembatasan kendaraan," tutupnya.
sumber :http://detiknews.com/read/2010/11/12/131907/1492957/10/polisi-minta-masyarakat-batasi-penggunaan-mobil-pribadi?nd992203topnews
0 komentar:
Posting Komentar
jangan Lupa Commentnya...yua....